Apa itu Pajak UKM/UMKM? Pengertian dan Penjelasan

Apa itu Pajak UKM/UMKM? Pengertian dan Penjelasan

Secara praktis, pengertian pajak adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemerintah untuk keperluan negara oleh wajib pajak. Wajib pajak adalah orang yang berkewajiban untuk membayar pajak apabila telah memenuhi beberapa kondisi atau ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Tidak semua warga negara wajib membayar pajak. Ada beberapa kriteria dan kondisi yang membuat orang tersebut membayar pajak. Contohnya adalah pajak untuk kendaraan, apabila seseorang tidak pernah membeli dan memiliki kendaraan bermotor, maka orang tersebut juga tidak diwajibkan untuk membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pajak UKM/UMKM

Selain kendaraan, masih banyak objek yang dikenakan tarif pajak oleh pemerintah. Misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak pajak bea materai, pajak kekayaan, pajak penghasilan dan sebagainya. Berbicara mengenai jenis pajak, baru-baru ini santer terdengar mengenai pembuatan peraturan pajak khusus UKM atau UMKM. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pajak UKM atau UMKM?

Sebenarnya, tidak ada peraturan yang menyebutkan secara langsung mengenai pajak UKM atau UMKM. Tetapi memang ada suatu pasal yang mengarah dan cenderung digunakan oleh pelaku usaha kecil atau UMKM. Yaitu mengenai Pajak Penghasilan atau PPh Final.

Dalam PPh Final tersebut tidak menyebutkan secara spesifik sasaran dibuatnya aturan tersebut. Tetapi kemudian di dalam pasal-pasalnya menyebutkan jumlah peredaran bruto yang dimaksud adalah kurang dari Rp4,8 Miliar. Secara tidak langsung, sasaran yang dimaksud adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk lebih praktisnya, masyarakat pun menggunakan istilah Pajak UMKM dibanding menyebutkan undang-undang dan pasalnya.

Baca Juga: Berikut Peluang Bisnis Makanan Ringan dengan Modal Minim

Tarif PPh Final UKM/UMKM

Pada PP Nomor 46 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tarif pajak PPh Final adalah 1% dari pendapatan kotor atau omzet. Tetapi, sejak 2018 telah terjadi penurunan tarif PPh Final yang dibuat oleh Pemerintah. Yaitu menjadi 0,5% saja. Tetapi ada beberapa ketentuan dan kondisi yang berlaku. Peraturan tersebut ditetapkan pada PP Nomor 23 Tahun 2018.

Selain perbedaan tarif PPh, ada beberapa perbedaan atau pembaharuan lainnya dari PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu :

  • Objek PPh Final

Pada dasarnya jenis penghasilan yang dikenakan PPh final pada kedua peraturan tersebut adalah sama. Tetapi, pada peraturan yang terbaru lebih ditekankan dan lebih diperjelas. Misalnya jenis penghasilan yang tidak dikenakan tarif pajak, yaitu :

  1. Penghasilan dari hasil bekerja di luar negeri. Contohnya adalah gaji para TKI atau TKW. Penghasilan yang mereka dapat merupakan gaji yang telah terpotong oleh pajak. Pajak tersebut dibayarkan di negara tempat TKI bekerja dan atau statusnya merupakan pajak terutang.
  2. Penghasilan dari pekerjaan bebas atau jasa. Yaitu tenaga ahli seperti dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Selain itu, pekerjaan seni seperti foto model, kru film, pemain musik, pemain sinetron juga termasuk kategori ini. Selain itu masih ada banyak lagi pekerjaan yang dicantumkan dalam PP 23 Tahun 2018, yaitu pada pasal 2 ayat 4.
  3. Penghasilan yang sudah dikenai pajak penghasilan. Maksudnya adalah ada beberapa jenis penghasilan yang memiliki peraturan perpajakan tersendiri atau khusus. Jika terjadi hal seperti itu, maka penghasilan yang telah dipotong pajak tersebut tidak akan dipotong PPh lagi.
  • Dasar pengenaan PPh Final

Dasar pengenaan PPh final pada kedua PP tersebut memanglah sama, yaitu mengenakan peredaran bruto usaha tersebut. Bedanya adalah pada PP 2018 dijelaskan lebih detail bahwa peredaran bruto adalah seluruh pendapatan kotor dari penjualan, potongan, dalam bentuk tunai maupun non tunai.

  • Pengecualian Wajib Pajak

Seperti yang telah dijelaskan bahwa tidak semua orang mendapat potongan PPh pada penghasilannya setiap bulan. Ada pengecualian, yaitu untuk pekerjaan yang dimaksud dalam PP 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat 4. Selain itu, untuk badan usaha yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Miliar tidak dapat menggunakan tarif pajak ini. Pelaku usaha harus menggunakan tarif pajak yang normal.

Mau Jualan Cepat dan Aman? Gunakan Beepos!
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.