Apa Saja Pajak yang Harus Dibayar oleh UKM/UMKM?

Apa Saja Pajak yang Harus Dibayar oleh UKM/UMKM?

Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mungkin tidak asing lagi di telinga anda. Mungkin anda merupakan bagian di dalamnya atau bahkan ingin mulai berkecimpung di dalamnya. UKM atau UMKM saat ini memang menjadi cukup populer. Namun ada hal yang juga tidak banyak disadari penuh oleh pelaku UKM dan UMKM, terutama dalam hal pajak yang harus dibayarkan.

Jika anda sebagai pendiri UKM atau UMKM, anda harus membayar pajak. Sebagai pemilik usaha, hal ini menjadi suatu kewajiban anda. Sebenarnya pajak apa yang harus dibayarkan? Berapa besar pajaknya? Bagaimana cara membayarnya? Simak artikel selengkapnya berikut ini.

Pajak Yang Harus Dibayar UKM atau UMKM

1. Jenis pajak yang harus dibayar

Umumnya, pajak yang harus dibayar oleh UKM maupun UMKM bergantung pada dua hal, yaitu berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan serta jumlah nominal atau besarnya omset penjualan di setiap tahunnya.

Akan tetapi pada dasarnya setidaknya ada beberapa pajak yang harus dibayarkan oleh UKM maupun UMKM, yaitu :

  • Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak ini pun biasanya dikenal dengan PPh Final, yakni akan berlaku apabila usaha melakukan penyewaan kantor atau gedung atau kantor, ada omset penjualan, dan lain sebagainya
  • PPh Pasal 21 yakni apabila UKM atau UMKM anda memiliki pegawai atau karyawan
  • PPh Pasal 23 yakni apabila ada transaksi pembelian jasa di UKM atau UMKM anda

Lain halnya dengan karyawan yang memiliki PTKP, yakni dimana pajak dibayarkan oleh pengusaha adalah PPh Final. Dimana di dalam pajak ini terdapat banyak obyek pajak yang dibebankan. Misalnya disebabkan karena penyewaan gedung atau bangunan, obligasi, jasa konstruksi, peredaran bruto omset usaha, serta oleh hal lainnya.

Pajak penghasilan final ini dibebankan kepada wajib pajak dengan omset usaha atau peredaran brutonya di bawah Rp. 4.8 miliar dalam setahun. Sehingga, proses perhitungannya yakni transaksi penjualan usaha perbulan harus dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian jumlah keseluruhan atau totalnya akan dikalikan dengan 1%.

2. Cara pelaporan atau pembayaran pajak

Pembayaran pajak ini dilakukan setiap tanggal 15 per bulannya. Anda harus membayarnya dan masuk ke kas negara. Apabila pembayaran sudah dilakukan, maka anda akan memperoleh bukti bayar pajak, mungkin anda sudah lebih mengenalnya dengan nama Nomor Tanda Penerimaan Negara atau NTPN.

Jika anda termasuk pemilik usaha yang ingin segalanya menjadi lebih mudah, termasuk dalam hal pembayaran pajak ini, anda bisa mencoba cara lain yang lebih praktis. Yakni dengan menggunakan aplikasi yang memudahkan dalam perhitungan dan penyetoran pajak secara online. Anda tidak perlu lagi untuk mengantri di bank.

Cara ini sudah mulai banyak dilakukan oleh pelaku UKM atau UMKM lainnya. Tentu saja akan sangat membantu anda untuk lebih fokus dalam mengelola dan mengembangkan usaha, tanpa ada pajak yang tertunda pembayarannya. Sebab sistemnya sudah canggih dan terintegrasi.

Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Salah satu hal yang paling dirasakan yakni memudahkan anda dalam kepatuhan pajak. Data-data akan terekam dan transaksi lebih mudah dilacak. Hal ini akan sangat membantu terutama jika DJP memeriksa sewaktu-waktu atau di kemudian hari.

Beberapa hal di atas sangat penting untuk diketahui? Apakah anda sudah membayar pajak UKM tau UMKM anda? Pastikan bahwa pembayaran tidak dilakukan di luar waktu yang ditetapkan. Anda bahkan bisa mencoba dengan cara praktis di atas. Jika merasa kesulitan, anda bisa mencantumkan komentarnya di bawah ini. Selamat mencoba!

Mau Jualan Cepat dan Aman? Gunakan Beepos!
Share

Content Writer Beepos | “People who managed to take advantage of the mistakes that he did, and will try again to perform in a different way.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.