Penjelasan Pajak Toko Kelontong yang Harus Anda Ketahui

Penjelasan Pajak Toko Kelontong yang Harus Anda Ketahui

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang tidak ada habisnya. Tak heran jika memiliki usaha toko kelontong sangat jarang mengalami kerugian atau bangkrut. Selain semakin meningkatnya permintaan atas kebutuhan pokok yang bermacam-macam, produk yang dijual di toko kelontong terbilang cukup dapat bertahan lama. Misalnya, beras, sabun mandi, sabun cuci, minyak, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut tidak mudah busuk. Jadi apabila tidak laku dalam waktu yang singkat, pemilik toko masih dapat menjualnya.

Usaha toko kelontong memang terlihat biasa saja. Tapi ternyata jika ditekuni usaha kecil ini bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit. Sangat cocok untuk usaha sampingan atau bahkan usaha utama untuk Ibu rumah tangga.

Toko kelontong termasuk kedalam UMKM yaitu pada kategori mikro atau kecil, karena memenuhi beberapa kriteria berikut :

  • Omzet kurang dari 400 juta rupiah
  • Memiliki karyawan kurang dari 20 orang
  • Aset yang dimiliki antara 500 juta hingga 10 miliyar rupiah

Jika usaha toko kelontong Anda juga sesuai dengan kriteria di atas, kemungkinan Anda juga dapat menggunakan tarif pajak 0,5%. Yaitu PPh final atau pajak penghasilan atas hasil usaha yang ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berikut contoh perhitungan pajak untuk kategori tersebut :

Ibu Susi seorang Ibu rumah tangga yang juga memiliki kesibukan mengelola toko kelontong. Tiap bulannya mendapat omzet 2 hingga 3 juta rupiah. Pada bulan Februari lalu mendapat penghasilan kotor sebesar Rp 2.500.000. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Hasil Usaha Ibu Susi pada bulan Februari yang harus dibayarkan adalah :

Pajak Penghasilan            = Omzet dalam satu bulan x tarif pajak

= 2.500.000 x 0,5%

= 12.500

Jadi Ibu Susi wajib membayar pajak sebesar Rp 12.500 untuk bulan Februari. Pajak tersebut dibayarkan pada bulan Maret sebelum tanggal 15 sesuai peraturan yang ada.

Namun, berbeda hal nya jika seseorang telah memiliki beberapa cabang toko kelontong yang jika digabung omzet tiap bulannya melebihi Rp 400.000.000. Jika seperti itu, maka usaha yang dimiliki sudah termasuk usaha besar. Pajak yang harus dibayarkan pun harus mengikuti ketentuan umum. Yaitu PPh sebesar 1% dari penghasilan kotor. Contoh perhitungannya sebagai berikut :

Pak Agus merintis usaha toko kelontong sejak ia berusia 20 tahun. Sekarang Pak Agus telah memiliki cabang toko kelontong yang cukup besar sebanyak 8 toko di berbagai kota. Pada bulan Februari lalu, omzet yang dihasilkan tiap toko berbeda-beda, berikut rinciannya :

  • Toko 1 sebesar Rp 50.000.000
  • Toko 2 sebesar Rp 45.000.000
  • Toko 3 sebesar Rp 60.000.000
  • Toko 4 sebesar Rp 65.000.000
  • Toko 5 sebesar Rp 35.000.000
  • Toko 6 sebesar Rp 50.000.000
  • Toko 7 sebesar Rp 60.000.000
  • Toko 8 sebesar Rp 65.000.000

Dari rincian di atas, total omzet Pak Agus dari semua toko adalah sebesar Rp 430.000.000. Jika rata-rata omzet toko kelontong Pak Agus tiap bulan melebihi 400 juta rupiah, maka Pak Agus harus membayarkan pajak dengan tarif normal, yaitu 1% dari omzet. Berikut perhitungan pajak di bulan Februari :

Pajak     = Omzet x Tarif Pajak

= 430.000.000 x 1%

= 4.300.000

Pajak penghasilan toko kelontong bulan Februari yang harus dibayar Pak Agus adalah Rp 4.300.000.

Menghitung pajak sangatlah mudah. Anda hanya perlu memperhatikan tarif yang sesuai untuk jenis usaha yang Anda miliki. Jadi jangan bolos untuk membayar pajak demi kemajuan bangsa. Semoga informasi mengenai pajak ini dapat menambah wawasan Anda.

Mau Jualan Cepat dan Aman? Gunakan Beepos!
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.